Potongan cerita pendek - kelas kosong masa SMA yang mengingatkanku pada dirinya
Recent newsCerita ini fiksi belaka, kemiripan dengan kejadian sesungguhnya hanyalah kebetulan, atau dirimu memang ingin membuatnya kebetulan 😅
read more(Comments)
Pemerintah Jokowi mendorong Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat bagi 169 negara. Menurut UNWTO, kebijakan itu menjadikan Indonesia negara ketujuh di dunia; sekaligus negara keempat di Asia-Pasifik; dan bahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara; terkait kemudahan rezim visa bagi kunjungan wisman.
Sejak Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik, boleh dikata industri pariwisata mendapatkan perhatian khusus. Melalui Nawa Cita, sektor pariwisata ditetapkan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan nasional. Sektor ini diharapkan bisa jadi leading sector dan sekaligus mampu menggerakkan sektor industri lainnya.
Data Kemenetrian Pariwisata 2018 menunjukkan, sejak 2013 sektor pariwisata menempati posisi keempat setelah minyak dan gas bumi, batubara, serta kelapa sawit sebagai penghasil devisa negara. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk memajukan 10 destinasi wisata nasional. Sering disebut sebagai “10 Bali Baru Indonesia”.
Selain gencar mendorong deregulasi untuk mempermudah investasi dan proses izin usaha, pemerintahpun gencar membangun infrastruktur di sana-sini. Baik untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di lokasi destinasi wisata maupun koneksitas antarkawasan di Indonesia.
Juga tak kalah pentingnya ialah mengimplementasikan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus di sektor pariwisata. Empat daerah telah ditetapkan pemerintah sebagai KEK Pariwisata, yakni KEK Mandalika, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Tanjung Kelayang.
Bagaimana potretnya selama ini dan bagaimana proyeksinya nanti? Rasa-rasanya cukup signifikan. Tren kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Pemerintahan Jokowi tercatat cukup tinggi.
Dari data Kementerian Pariwisata, mencatat pada 2014 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 9,4 juta. Maka setahun pemerintahan Jokowi, angka kunjungan naik sebesar 1 juta. Pada 2015 tercatat 10,4 juta. Tahun 2016 tercatat 11,5 juta. Tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi 14,03 juta. Dan tahun 2018 tercatat sebanyak 15,8 juta.
Masih dari sumber yang sama, per Januari 2019 tercatat 1.158.162 tamu mancanegara berkunjung ke Indonesia. Ada kenaikan kisaran 58 ribu lebih dibandingkan bulan yang sama pada 2018, yang tercatat sebanyak 1.100.677 orang.
Mengambil slogan “Wonderful Indonesia”, sektor ini juga digeber sebegitu rupa menggunakan konsepsi branding yang piawai. Pemerintah sengaja menghelat beberapa even bergengsi di tingkat dunia sebagai langkah strategi yang tampaknya sangat jitu.
Sebutlah Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, misalnya. Atau, masih di tahun yang sama, Indonesia mengambil momen perhelatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia sebagai fasilitator MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Tak hendak bekerja setengah hati. Di tahun ini Indonesia bahkan juga bermaksud mengambil posisi fasilitator pada event kejuaraan balap motor paling bergengsi sedunia. Even MotoGP Tahun 2021. Mengambil model sirkuit jalanan, pembangunan sirkuit berlokasi di KEK Pariwisata Mandalika dimulai pada Oktober tahun ini.
Indonesia di Mata Dunia
Menyimak persepsi dunia, salah satu yang wajib disebutkan ialah UN World Tourism Organization (UNWTO). Atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Organisasi Pariwisata Dunia, sebuah lembaga di bawah payung PBB.
Jelas, UNWTO mengapresiasi kebijakan Indonesia membebaskan visa wisata bagi 169 negara. Pasalnya, menurut temuan penelitian UNWTO dan WTTC (World Travel & Tourism Council), selama ini secara empiris kebijakan ini bakal mendorong pertumbuhan wisatawan mancanegara. Estimasi rata-ratanya ialah berkisar antara 5-25% per tahun.
Pemerintah Jokowi sengaja mendorong Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat—atau biasa disebut “fasilitas BVKS”—sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Seperti telah dipaparkan di muka, hasilnya naik cukup drastis.
Menurut UNWTO, kebijakan ini menjadikan Indonesia ialah negara ketujuh di dunia; sekaligus negara keempat di Asia-Pasifik; dan bahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara; terkait kemudahan regulasi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.
Sebutlah juga lembaga penting lainnya. Travel and Tourism Competitiveness Report, misalnya. Disusun oleh World Economic Forum, laporan ini memberikan penilaian dan pemeringkatan negara-negara berdasarkan kinerjanya di sektor industri pariwisata.
Lebih populer disebut The Travel & Tourism Competitiveness Index atau disingkat TTCI. Keseluruhan indeks pengukuran didasarkan pada tiga subindeks utama, yaitu pertama, kerangka kerja regulasi; kedua, lingkungan bisnis dan infrastruktur; dan ketiga, sumber daya manusia, budaya, dan alam.
Bagaimana posisi Indonesia? Pada laporan terbarunya TTCI 2017, ranking Indonesia berada di urutan ke-42 dari 136 negara. Meskipun belum termasuk kelompok 30 negara teratas, posisi ini nisbi lebih baik daripada periode sebelumnya. Ada kenaikan 8 peringkat. Dari posisi ke-50 dari 141 negara pada TTCI 2015 kemudian menjadi posisi ke-42 dari 136 negara pada TTCI 2017.
Terlebih jika dibandingkan satu dekade lalu. Pada TTCI 2007, peringkat Indonesia berada di urutan ke-60 dari 124 negara. Sialnya, setahun kemudian, pada TTCI 2008 peringkat Indonesia bukan naik tapi justru terpuruk di peringkat ke-80.
Namun perlahan-lahan, posisi Indonesia berhasil naik kembali. Pada TTCI 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-74 dari 140 negara. Kembali naik 4 peringkat, pada TTCI 2013 posisi Indonesia menjadi urutan ke-70 dari 139 negara.
Artinya jika pada TTCI 2017, peringkat Indonesia berada di posisi ke-42 dari 136 negara, sedikit banyak ialah bentuk apresiasi masyarakat dunia terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah yang serius memperbaiki iklim industri pariwisata. Jika ditanyakan bagaimana potret Indonesia dalam laporan TTCI 2019? Sejauh ini belum ada publikasi. Wait and see.
Lembaga lain yang patut disimak ialah World Travel & Tourism Council. Lazim disingkat WTTC, ialah sebuah forum bagi para petinggi dalam sektor travel dan pariwisata di dunia. Berdiri sejak 1990, forum ini bermaksud meningkatkan pemahaman akan signifikansinya sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Dalam momen Hari Pariwisata Dunia, WTTC mengeluarkan Laporan Daya & Kinerja 2018 (Power & Performance Report) versi terbarunya. Menggunakan penghitungan dampak ekonomi tahunan dari sektor pariwisata, laporan ini mengurutkan kinerja 185 negara selama tujuh tahun terakhir. Sepanjang dari 2011 hingga 2017. Pengukuran didasarkan pada empat indikator, yakni kontribusi pariwisata atas PDB, pengeluaran wisatawan mancanegara, pengeluaran wisatawan domestik, dan nilai investasi di sektor tersebut.
Di sini menarik dicatat. WTTC membedakan pemeringkatan berdasarkan power (daya, kekuatan) dan performance (kinerja). Peringkat berdasar power ialah menyoroti negara-negara yang tumbuh paling cepat secara absolut yang diukur dalam dolar AS. Sedangkan peringkat performance ialah menyoroti negara-negara yang tumbuh paling cepat secara absolut dalam peningkatan presentase tahunan.
Nah, dalam konteks peringkat berdasarkan power inilah Indonesia termasuk 10 negara urutan ke atas dunia. Indonesia berada di urutan kesembilan. Posisi tiga besar ditempati oleh China, Amerika Serikat, dan India.
Sekalipun belum pada peringkat performance, di sini tetap penting digarisbawahi. Posisi Indonesia yang menempati peringkat ke-9 ini, ternyata berhasil mengungguli posisi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Thailand berada di peringkat ke-12, Filipina dan Malaysia di peringkat ke-13, Singapura di peringkat ke-16, serta Vietnam di peringkat ke-21 (W-1).
Cerita ini fiksi belaka, kemiripan dengan kejadian sesungguhnya hanyalah kebetulan, atau dirimu memang ingin membuatnya kebetulan 😅
read moreDalam konteks formulir C Plano pada Pilkada, singkatan “KWK” berarti “Kepala Wilayah Kerja”. Formulir C1-KWK Plano adalah catatan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Formulir ini mencatat secara rinci perolehan suara di setiap TPS dan merupakan bagian penting dalam proses rekapitulasi suara.
read moreThe **Department of Government Efficiency (DOGE)** is a proposed initiative by President-elect Donald Trump, aiming to streamline federal operations and reduce wasteful spending. Announced on November 12, 2024, the department is set to be co-led by tech entrepreneur Elon Musk and former Republican presidential candidate Vivek Ramaswamy.
read moreKyle Singler is a former professional basketball player known for his collegiate success at Duke University and his tenure in the NBA.
read morePete Hegseth is an American television host, author, and Army National Guard officer, recently nominated by President-elect Donald Trump to serve as the United States Secretary of Defense.
read moreAnne Applebaum is a renowned journalist, historian, and author whose works delve into some of the most pressing and complex topics of the modern era. Her expertise lies in examining the intricacies of authoritarian regimes, the rise of populism, and the fragility of democratic institutions. Her Pulitzer Prize-winning book, "Gulag: A History," offers an in-depth exploration of the Soviet labor camp system, shedding light on the human suffering and ideological underpinnings of one of the 20th century’s most oppressive systems.
read morePlexity AI is a marvel of our times—a confluence of technological ingenuity and the boundless hunger for understanding. At its core, Plexity AI represents an advanced synthesis of artificial intelligence and machine learning, built not merely to mimic thought but to empower it. Unlike earlier iterations of AI, which focused on specialized tasks or data crunching, Plexity seems designed to operate as an expansive intellectual partner, capable of untangling the Gordian knots of complexity that define the modern era.
read moreCollaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without
Comments